“KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM MENENTUKAN ARAH KUBUR MENGHADAP KIBLAT: ANALISIS FIKIH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN PESISIR BUKIT”

Penelitian ini membahas kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat dalam perspektif fikih Islam serta implementasinya dalam praktik pemakaman masyarakat di Kecamatan Pesisir Bukit. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara ketentuan normatif fikih mengenai keharusan menghadapkan jenazah ke arah kiblat dengan praktik pemakaman yang berkembang di masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kewajiban ahli waris dalam memastikan arah kubur menghadap kiblat menurut fikih Islam, (2) bagaimana implementasi kewajiban tersebut dalam praktik pemakaman masyarakat, dan (3) faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih, menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan bagian dari tata cara pemakaman yang dianjurkan dan menjadi bagian dari kewajiban fardhu kifayah. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, kewajiban ini tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga menjadi tanggung jawab ahli waris sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum, emosional, dan sosial dengan jenazah. Namun, dalam praktiknya di Kecamatan Pesisir Bukit, pelaksanaan kewajiban tersebut belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis arah kiblat, dominasi tradisi lokal, kondisi geografis, serta belum maksimalnya peran tokoh agama dalam memberikan bimbingan. Selain itu, ditemukan bahwa dalam praktik Hukum Keluarga Islam, kewajiban ahli waris seringkali dipersepsikan hanya sebatas pada pembagian harta warisan, sementara tanggung jawab terhadap pengurusan jenazah, termasuk penentuan arah kubur, belum dipahami secara komprehensif. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan konflik keluarga terkait kewenangan dalam pengambilan keputusan pemakaman. Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma fikih, konsep Hukum Keluarga Islam, dan praktik sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman bahwa pengurusan jenazah merupakan bagian integral dari kewajiban ahli waris dalam Hukum Keluarga Islam, sehingga praktik pemakaman dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariat sekaligus menjaga keharmonisan keluarga.