ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RIBA STUDI KASUS PRAKTIK KREDIT USAHA RAKYAT BANK BRI DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI DESA KEMANTAN HILIR KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penggunaan Kredit Usaha Rakyat dari Bank BRI oleh masyarakat Muslim Desa Kemantan Hilir yang mayoritas beragama Islam, namun belum memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep riba dalam kaitannya dengan bunga yang dibebankan dalam KUR. Terdapat kesenjangan yang nyata antara identitas keagamaan masyarakat dan praktik ekonomi sehari-hari mereka, di mana ketaatan dalam aspek ibadah ritual tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik tentang hukum muamalah khususnya larangan riba. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat Islam di Desa Kemantan Hilir terhadap konsep riba dalam praktik KUR Bank BRI, serta menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan riba dalam Islam pada praktik KUR tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Informan penelitian berjumlah delapan orang yang terdiri dari informan kunci yaitu satu orang tokoh agama dan lima orang masyarakat pengguna KUR, serta informan pendukung yaitu satu orang kepala desa dan satu orang tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Islam Desa Kemantan Hilir terhadap riba dalam praktik KUR Bank BRI belum terbentuk secara optimal di ketiga komponennya. Dari sisi pengetahuan, masyarakat hanya mengenal riba secara umum tanpa mampu mengaitkannya dengan bunga KUR. Dari sisi sikap, masyarakat bersikap mendua antara kekhawatiran agama dan kebutuhan ekonomi. Dari sisi perilaku, seluruh warga tetap menggunakan KUR Bank BRI tanpa berupaya mencari alternatif pembiayaan syariah. Kesadaran hukum masyarakat juga masih sangat terbatas, di mana keempat indikatornya yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum terkait larangan riba belum berkembang secara optimal, yang disebabkan oleh minimnya edukasi keagamaan yang kontekstual, terbatasnya akses ke layanan keuangan syariah, dan lemahnya peran tokoh agama dalam memberikan pencerahan tentang hukum muamalah modern.