KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI DILEMA TRADISI UANG JAMINAN DI DESA PALING SERUMPUN KOTA SUNGAI PENUH

[FADLISKI] (220024020): "KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI DILEMA TRADISI UANG JAMINAN DI DESA PALING SERUMPUN KOTA SUNGAI PENUH". Tesis Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik norma antara prinsip kemudahan dalam hukum keluarga Islam dengan tradisi uang jaminan yang memberatkan calon pengantin laki-laki dari luar daerah di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh. Tradisi uang jaminan menerapkan sistem stratifikasi berdasarkan jarak geografis asal calon pengantin laki-laki yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan menghambat akses perkawinan. Ketidaksesuaian implementasi tradisi ini dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam serta belum adanya konstruksi hukum yang tepat untuk mengakomodasi kepentingan pelestarian tradisi lokal sekaligus menegakkan prinsip kemudahan dalam hukum keluarga Islam menjadi problematika yang memerlukan kajian mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberian uang jaminan, menganalisis konstruksi hukum keluarga Islam yang diterapkan masyarakat, mengidentifikasi dampak tradisi terhadap akses perkawinan, serta merumuskan model harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan tradisi uang jaminan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi hukum. Informan dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat (Ninik Mamak), Tokoh Agama (Imam/Ustaz), Depati/Pemucuk Adat, Pasangan Lintas Regional, Orang Tua Pengantin, Kepala Desa, KUA/Penghulu, serta Masyarakat Umum dengan total 11 informan yang dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun dilakukan melalui prosesi adat "Bajenjing Naek Batakaoh Turang" yang terdiri dari lima tahapan yaitu batuwok, ngantok paltauk, ngibeuk sukui dumeh, ngibeuk tuwui, dan acara akad nikah dengan melibatkan tokoh adat dalam menentukan besaran berdasarkan stratifikasi asal daerah. Masyarakat mengkonstruksi pemahaman hukum yang berusaha mengakomodasi tradisi dengan hukum keluarga Islam, namun terdapat dilema internal karena tradisi dapat bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam perkawinan Islam. Dampak tradisi uang jaminan meliputi dampak ekonomi berupa beban finansial yang berat, dampak sosial berupa penundaan dan pembatalan perkawinan serta fenomena menikah di luar daerah, dampak psikologis berupa tekanan mental dan stres, serta unsur diskriminasi berdasarkan asal daerah yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Model harmonisasi dapat dilakukan dengan mempertahankan esensi positif tradisi sambil menghilangkan aspek-aspek yang bertentangan dengan syariat, meliputi penghapusan stratifikasi berdasarkan asal daerah, penyesuaian besaran sesuai kemampuan ekonomi, dan transformasi fungsi uang jaminan menjadi bentuk yang lebih sesuai syariat melalui dialog dan musyawarah yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat.