Pencarian Karya
filter_alt Filter
ResetMenampilkan 41 hasil
PENGUATAN KARAKTER PERCAYA DIRI SISWA MELALUI KEGIATAN KULIAH TUJUH MENIT DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KERINCI
Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya penguatan karakter percaya diri siswa dalam proses pendidikan. Di lingkungan madrasah, kegiatan keagamaan seperti Kuliah Tujuh Menit (Kultum) menjadi salah satu strategi dalam membentuk dan mengembangkan karakter tersebut. Namun dalam praktiknya masih terdapat siswa yang kurang percaya diri ketika berbicara di depan umum sehingga diperlukan upaya pembinaan yang sistematis melalui kegiatan kultum. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan Kuliah Tujuh Menit di MAN 3 Kerinci, (2) menganalisis peran kegiatan Kuliah Tujuh Menit dalam penguatan karakter percaya diri siswa, serta (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Tujuh Menit di MAN 3 Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari guru pembina kegiatan kultum, kepala madrasah, serta siswa yang mengikuti kegiatan kultum. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Kuliah Tujuh Menit di MAN 3 Kerinci: (a) dilaksanakan terjadwal dan dilakukan secara berkesinambungan, (b) kultum melatih dan mendidik siswa untuk tampil dan berbicara di depan umum, (c) faktor pendukung pelaksanaan kegiatan kultum antara lain adanya dukungan dari guru dan pihak madrasah, pembiasaan kegiatan religius di sekolah, serta partisipasi aktif siswa. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan antara lain masih adanya rasa gugup dan kurangnya kesiapan sebagian siswa ketika tampil di depan umum. Berdasarkan temuan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan Kuliah Tujuh Menit memiliki peran yang signifikan dalam penguatan karakter percaya diri siswa di MAN 3 Kerinci. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan kultum dapat dijadikan sebagai strategi pembinaan karakter dan pengembangan keterampilan berbicara siswa di lingkungan madrasah. Oleh karena itu, kegiatan ini perlu dipertahankan dan dikembangkan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN BAGI NARAPIDANA RESEDIVIS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI RUTAN KELAS IIB SUNGAI PENUH
RICKO DARUSIAN. 2026. " IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI RUTAN KELAS IIB SUNGAI PENUH ". Thesis. Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka residivisme di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh meskipun program pembinaan keagamaan telah diimplementasikan secara rutin. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kesalehan ritual narapidana dengan kualitas reintegrasi sosial pasca-bebas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembinaan keagamaan dari perspektif Hukum Keluarga Islam, serta merumuskan model pembinaan yang mampu memutus siklus residivisme. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap narapidana residivis, keluarga warga binaan, petugas pemasyarakatan, dan tokoh masyarakat di Sungai Penuh. Analisis data dilakukan secara integratif menggunakan teori Maqashid Syariah (khususnya Hifdz Al-Nasl), Social Control Theory dari Travis Hirschi, dan Labeling Theory dari Howard S. Becker. Penelitian ini menemukan bahwa program pembinaan keagamaan dan kerohanian bagi narapidana residivis di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh masih bersifat ritualistik dan administratif sehingga belum mampu menyentuh akar persoalan residivisme yang berkaitan dengan stigma sosial, trauma psikologis, serta rusaknya hubungan keluarga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, terputusnya perlindungan keluarga akibat pemenjaraan berulang menjadi faktor utama yang mendorong narapidana kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pelembagaan mediasi perdamaian (ishlah) berbasis Hukum Keluarga Islam ke dalam kurikulum pembinaan kerohanian sebagai instrumen strategis pencegahan residivisme melalui pemulihan hubungan keluarga, penguatan dukungan emosional, dan reintegrasi sosial narapidana setelah bebas.
HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DALAM KASUS ABORSI KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
ABSTRAK Slamet Putra Wijaya. 2026. “Hukum Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Kasus Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Tesis. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Permasalahan penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan serta adanya disharmoni pengaturan hukum mengenai aborsi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada prinsipnya melarang praktik aborsi, sedangkan di sisi lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap aborsi dalam kondisi tertentu, termasuk kehamilan akibat perkosaan. Selain itu, persoalan tersebut juga menimbulkan perdebatan dalam Hukum Keluarga Islam terkait perlindungan terhadap janin dan perlindungan terhadap korban perkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan menurut hukum positif Indonesia, menganalisis pandangan Hukum Keluarga Islam mengenai kebolehan dan batasan aborsi akibat perkosaan, serta menganalisis implikasi kedua sistem hukum tersebut terhadap perlindungan korban perkosaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan pendapat ulama. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya masih mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana, namun memberikan pengecualian terhadap korban perkosaan melalui Undang-Undang Kesehatan dan ketentuan tertentu dalam KUHP Baru. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik karena adanya perbedaan pendekatan antara hukum pidana dan hukum kesehatan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, mayoritas ulama melarang aborsi setelah peniupan ruh, namun sebagian ulama membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh dalam kondisi darurat, termasuk kehamilan akibat perkosaan, dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Pendekatan maqasid al-syariah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban perkosaan dapat dipertimbangkan melalui prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan) secara proporsional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan perlu diwujudkan melalui harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip maqasid al-syariah agar tercipta perlindungan hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan korban tanpa mengabaikan perlindungan terhadap janin.
PENERAPAN KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN STANDAR MUTU LULUSAN DI SD NEGERI 002/XI SUNGAI PENUH
YOLANDA MARSALENA (2026): "PENERAPAN KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN STANDAR MUTU LULUSAN DI SD NEGERI 002/XI SUNGAI PENUH." Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam penerapan kepemimpinan instruksional kepala sekolah dalam meningkatkan standar mutu lulusan di SD Negeri 002/XI Sungai Penuh. Permasalahan yang ditemukan meliputi pelaksanaan supervisi pembelajaran yang belum rutin dan terjadwal, pembinaan profesional guru yang belum berfokus pada peningkatan kualitas mengajar, keterlibatan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum yang masih bersifat administratif, belum adanya mekanisme evaluasi hasil belajar yang sistematis, serta budaya belajar yang positif dan kuat belum sepenuhnya terbentuk di lingkungan sekolah. Kondisi ini berkontribusi pada capaian ratarata nilai kelulusan sebesar 74,09 yang masih berada pada kategori cukup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran standar mutu lulusan, mendeskripsikan penerapan kepemimpinan instruksional kepala sekolah dalam meningkatkan standar mutu lulusan, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam penerapan kepemimpinan instruksional di SD Negeri 002/XI Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Informan penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, dan tenaga kependidikan di SD Negeri 002/XI Sungai Penuh. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dalam rentang waktu 02 Februari 2026 sampai dengan 30 Januari 2026. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori serta perpanjangan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar mutu lulusan di SD Negeri 002/XI Sungai Penuh masih dalam kategori cukup, dengan kelemahan utama pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Penerapan kepemimpinan instruksional kepala sekolah belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal supervisi pembelajaran yang tidak konsisten, minimnya pembinaan profesional guru, dan belum termanfaatkannya data hasil belajar sebagai dasar perbaikan instruksional. Hambatan utama adalah tingginya beban administratif kepala sekolah, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya dukungan orang tua. Upaya yang dilakukan kepala sekolah masih bersifat reaktif dan belum terencana secara sistematis.
MANAJEMEN TENAGA PENDIDIK DALAM MENINGKATKAN MUTU GURU TIDAK TETAP DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 SUNGAI PENUH
ABSTRAK MARLIANA. 2025. “Manajemen Tenaga Pendidik dalam Meningkatkan Mutu Guru Tidak Tetap di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Sungai Penuh”. Tesis. Program Pascasarjana. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Permasalahan manajemen tenaga pendidik diantaranya: perencanaan manajemen tenaga pendidik kurang baik menyebabkan tumpang tindihnya tugas guru tidak tetap di SMPN 9 Sungai Penuh, manajemen tenaga pendidik di SMPN 9 Sungai Penuh telah dilaksankan tetapi hasilnya belum maksimal, lemahnya pengawasan manajemen tenaga pendidik menyebabkan guru tidak tetap di SMPN 9 Sungai Penuh tidak melaksana tugas dengan baik, dan kurang optimalnya manajemen tenaga pendidik mempengaruhi mutu guru tidak tetap di SMPN 9 Sungai Penuh Tujaun penelitian ini untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan manajemen tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu guru tidak tetap di SMP Negeri 9 Sungai Penuh. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data penelitian ini menggunakan teknik analisis terdiri dari: data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/ verifikation. Teknik keabsahan data menggunakan perpanjangan studi lapangan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Adapun hasil penelitiannya; 1) Perencanaan manajemen tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu guru tidak tetap di SMP Negeri 9 Sungai Penuh yang dilakukan oleh kepala sekolah telah berhasil dilaksanakan yakni dengan merencanakan analisis kebutuhan guru tidak tetap, merencanakan orientasi, merencanakan penempatan, merencana pelatihan, dan merencanakan kompensasi yang akan diberikan kepada guru tidak tetap; 2) Pengorganisasian manajemen tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu guru tidak tetap di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Sungai Penuh, kepala sekolah telah berhasil melakukan pengorganisasian guru tidak tetap dengan menempatkan posisi guru tidak tetap sesuai dengan kompentensi dan kualifikasi pendidikannya yang dimilikinya; 3) Pelaksanaan manajemen tenaga pendidik dalam mutu guru tidak tetap di SMP Negeri 9 Sungai Penuh sudah baik. Yang terdiri dari beberapa tahapan pertama menganalisis kebutuhan guru tidak tetap, tahapan kedua rekrutmen, tahap ketiga orientasi yang mana kepala sekolah memperkenalkan lingkungan fisik dan non fisik kepada guru tidak tetap, tahap keempat penempatan guru tidak tetap telah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikannya; dan thap kelima pelatihan; 4) Pengawasan pada manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu guru tidak tetap di SMP Negeri 9 Sungai Penuh yakni mengawasi pelaksaaan orientasi, pengawasan pelatihan, pengawasan penempatan dan mengawasi kinerja guru tidak tetap.
IMPLIKASI SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (NOMOR: 13 K/AG/2019) TENTANG HADANAH (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KEPENTINGAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN AIR HANGAT)
Penelitian ini mengkaji implikasi sosial Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 tentang hadanah dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian di Kecamatan Air Hangat. Putusan tersebut menegaskan bahwa hak asuh anak berada pada ibu, sementara ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Namun dalam praktik sosial, implementasi putusan ini kerap tidak berjalan secara efektif, terutama dalam pemenuhan nafkah anak, sehingga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ketidakadilan substantif bagi anak dan ibu sebagai pengasuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu dan anak pasca perceraian, serta melalui studi dokumentasi dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi putusan belum berjalan efektif, khususnya dalam pemenuhan nafkah anak oleh ayah meskipun telah diputus oleh pengadilan. Ketidakpatuhan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, dominasi norma adat dan budaya lokal, keterbatasan ekonomi, konflik emosional pasca perceraian, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan. Implikasi sosialnya terlihat pada meningkatnya beban ekonomi dan psikologis ibu sebagai pengasuh tunggal, terganggunya kesejahteraan dan perkembangan anak, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum formal dan realitas sosial, sehingga prinsip maslahah al-thifl belum sepenuhnya terwujud. Diperlukan penguatan penegakan hukum dan internalisasi nilai tanggung jawab orang tua untuk menjamin perlindungan hak anak secara berkeadilan.
“KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM MENENTUKAN ARAH KUBUR MENGHADAP KIBLAT: ANALISIS FIKIH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN PESISIR BUKIT”
Penelitian ini membahas kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat dalam perspektif fikih Islam serta implementasinya dalam praktik pemakaman masyarakat di Kecamatan Pesisir Bukit. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara ketentuan normatif fikih mengenai keharusan menghadapkan jenazah ke arah kiblat dengan praktik pemakaman yang berkembang di masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kewajiban ahli waris dalam memastikan arah kubur menghadap kiblat menurut fikih Islam, (2) bagaimana implementasi kewajiban tersebut dalam praktik pemakaman masyarakat, dan (3) faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih, menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan bagian dari tata cara pemakaman yang dianjurkan dan menjadi bagian dari kewajiban fardhu kifayah. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, kewajiban ini tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga menjadi tanggung jawab ahli waris sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum, emosional, dan sosial dengan jenazah. Namun, dalam praktiknya di Kecamatan Pesisir Bukit, pelaksanaan kewajiban tersebut belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis arah kiblat, dominasi tradisi lokal, kondisi geografis, serta belum maksimalnya peran tokoh agama dalam memberikan bimbingan. Selain itu, ditemukan bahwa dalam praktik Hukum Keluarga Islam, kewajiban ahli waris seringkali dipersepsikan hanya sebatas pada pembagian harta warisan, sementara tanggung jawab terhadap pengurusan jenazah, termasuk penentuan arah kubur, belum dipahami secara komprehensif. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan konflik keluarga terkait kewenangan dalam pengambilan keputusan pemakaman. Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma fikih, konsep Hukum Keluarga Islam, dan praktik sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman bahwa pengurusan jenazah merupakan bagian integral dari kewajiban ahli waris dalam Hukum Keluarga Islam, sehingga praktik pemakaman dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariat sekaligus menjaga keharmonisan keluarga.
STRATEGI KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 3 KABUPATEN KERINCI
Penelitian dilakukan di MIN 3 Kerinci kepala madrasahmenghadapi berbagai menjadi tantangan khususnya berkaitan rendahnya penguatan kinerja guru, perencanaan pembelajaran yang belum terlaksana dengan baik, sehingga informasi kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai belum maksimal, Kegiatan sekolah kurang menarik, sehingga menyebabkan kurang giatnya kinerja guru dalam menjalankan tugasnya, Kurangnya koordinasi kepala madrasahterhadap guru, Sehingga menjadi penghambat kinerja guru, Pengawasan kepala madrasahterhadap guru belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Jenis penelitian lapangan (field research) yang mana penelitian ini, berupa menarik faktor-faktor serta informasi dari data lapangan yang berupa uraian-uraian dari responden, dengan melihat objek penelitian ini berdasarkan apa yang terangkum dari data lapangan, Adapun jenis penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan dalam proses penelitiannya, peneliti mengamati dan memahami peristiwa, maupun fenomena fenomena yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi yang berkaitan dengan keperluan penelitian dan kemudian data data tersebut akan dianalisis dan disajikan dan diberi kesimpulan. Temuan Peneiltian sesuai dengan rumusan masalah perancanaan strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di MIN 3 Kerinci melakukan perencanaan strategi dengan merujuk pada visi dan misi MIN 3 Kerinci yaitu membuat perancanaa Pembinaan Kinerja Guru,Pengawasan atau Supervisi Terhadap Kinerja Guru,Pembinaan Disiplin Tenaga, strategi kepala madrasahdalam meningkatkan kinerja guru mencakup pembinaan kinerja guru seperti seminar dan rapat bulanan, pengawasan atau supervisi kinerja guru seperti supervisi kelas, pembinaan disiplin tenaga kependidikan, pemberian motivasi dan pemberian penghargaan (reward) serta hukuman (punishment), Hasil evaluasi penilaian kinerja guru menunjukkan, bahwa seacra umum kinerja guru sudah menunjukkan kriteria baik. evaluasi kinerja guru merujuk pada Evaluasi pembinaan kinerja guru yang untuk menilai, mengukur, dan meningkatkan profesionalisme guru, Evaluasi pembinaan disiplin tenaga guru, Evaluasi pengawasan atau supervisi kinerja guru, Evaluasi pemberian motivasi dan Evaluasi pemberian reward dan punishment.
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENGUATAN KARAKTER TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN UNIT PINJAMAN MODAL USAHA BUMDES KOTO MAJIDIN HILIR
Ridho Herman Saputra. 2026. “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penguatan Karakter Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pengelolaan Unit Pinjaman Modal Usaha BUMDes Desa Koto Majidin Hilir.”. Tesis. Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Kepala Desa, Karakter Taggung Jawab, BUMDes, Unit Pinjaman Modal Usaha (PMU), Pemberdayaan Masyarakat Penelitian ini dilakukan karena Desa Koto Majidin Hilir memiliki tingkat tanggung jawab masyarakat yang cukup baik dalam pengelolaan Unit Pinjaman Modal Usaha (PMU) BUMDes, namun masih terdapat kelemahan, terutama keterlambatan pengembalian pinjaman meskipun aturan telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kondisi karakter tanggung jawab masyarakat, menganalisis pendekatan serta gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam memperkuat karakter tersebut, serta mengkaji sistem pengelolaan dan evaluasi Unit Pinjaman Modal Usaha (PMU) BUMDes di Desa Koto Majidin Hilir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, pengelola Unit Pinjaman Modal Usaha (PMU), tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima pinjaman. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan peningkatan ketekunan, triangulasi sumber, dan member check. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam membangun karakter tanggung jawab masyarakat melalui pengelolaan PMU BUMDes dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan inspiratif, meskipun tanggung jawab masyarakat belum merata. 2) Pendekatan Kepala Desa Koto Majidin Hilir dalam membangun tanggung jawab masyarakat dilakukan melalui komunikasi persuasif, pembinaan, dan tata kelola yang transparan. 3) Upaya pemberdayaan masyarakat melalui Unit Pinjaman Modal Usaha (PMU) BUMDes dilaksanakan melalui pemberian modal, pendampingan, dan pembinaan kapasitas guna mendorong kemandirian ekonomi dan disiplin sosial masyarakat dan 4) Evaluasi dan pengawasan pengelolaan Unit Pinjaman Modal Usaha (PMU) BUMDes dilaksanakan secara berkala sebagai sarana kontrol, refleksi, dan penguatan karakter tanggung jawab masyarakat. Solusinya, pemerintah desa dan pengelola BUMDes perlu meningkatkan pembinaan, memperkuat sosialisasi aturan, dan melaksanakan evaluasi secara konsisten agar karakter tanggung jawab masyarakat berkembang dan keberlanjutan program terjaga.
MANAJEMEN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENGATASI PERILAKU PERUNDUNGAN (BULLYING) SISWA DI SMPN 7 SUNGAI PENUH
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen program bimbingan dan konseling di SMP Negeri 7 Sungai Penuh mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga dapat mengatasi perilaku perundungan (bullying). Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan diskriptif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Tenik analisa data teridiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian teknik keabsahan data yakni: perpanjangan keikutsertan, ketekunan pengamatan dan triagulasi. Adapun hasil penelitiannya 1. Perencanaan program Bimbingan dan Konseling (BK) di SMP Negeri 7 Sungai Penuh dilakukan secara sistematis melalui analisis kebutuhan siswa, penyusunan Program Tahunan dan Program Semester, serta pembuatan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL). Perencanaan ini melibatkan koordinasi dengan pihak sekolah dan disertai evaluasi berkala, 2. Pengorganisasian program Bimbingan dan Konseling (BK) di SMP Negeri 7 Sungai Penuh dilakukan melalui pembagian tugas dilakukan sesuai kompetensi masing-masing dan melibatkan orang tua, serta pihak terkait dalam penanganan kasus, termasuk perundungan. 3. Program Bimbingan dan Konseling (BK) di SMP Negeri 7 Sungai Penuh telah berhasil dilaksanakan oleh guru BK Layanan meliputi bimbingan klasikal, konseling individu dan kelompok, mediasi, serta pendekatan restoratif untuk menangani dan mencegah perundungan (bullying). Program ini juga didukung sosialisasi kepada orang tua dan evaluasi berkala. Hasilnya, seluruh kasus bullying yang tercatat berhasil diselesaikan, menunjukkan efektivitas program BK dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, kondusif, dan mendukung perkembangan akademik maupun sosial-emosional siswa. 4. Pengawasan kepala sekolah terhadap program BK di SMP Negeri 7 Sungai Penuh dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan kolaboratif melalui pemantauan, koordinasi, arahan, dan evaluasi berkala. Pengawasan ini membantu memastikan layanan BK berjalan efektif, mendukung penanganan bullying, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kond